| Prosedur Pengaduan |
|
|
|
| Ditulis oleh Ahsan |
Prosedur PengaduanSeluruh Lapisan masyarakat yang merasa di perlakukan tidak adil ataupun tidak puas dengan pelayanan aparat peradilan, baik Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengeti, atau bahkan menemukan pelanggaran hukum, dapat mengajukan pengaduan melalui: 1. Menu Pengaduan pada situs web: www.pa-sengeti.go.id 2. Email resmi PA Sengeti: Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya 3. Kotak saran dan kritik yang ada di Kantor PA Sengeti
Gambar diatas merupakan Skema Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009. Berdasarkan SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tersebut Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung RI diberi kewenangan menangani sendiri pengaduan masyarakat yang masuk, kecuali dalam beberapa hal Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dapat mengambil alih apabila :
Pengadilan Tingkat Pertama diberikan kewenangan sebatas menerima pengaduan dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima. Penanganan pengaduan saat ini mengakomodir pula hak-hak dari para pelapor seperti hak mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas, mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun, mendapatkan informasi mengenai tahapan, penanganan pengaduan yang disampaikannya serta pelapor berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem pengaduan masyarakat, Mahkamah Agung menerbitkan brosur tentang informasi layanan pengaduan masyarakat dan prosedur penyampaian laporan pengaduan yang disebarluaskan melalui Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding.
Gambar diatas merupakan contoh brosur informasi layanan pengaduan masyarakat dan prosedur penyampaian pengaduan masyarakat. |









